Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (BAKESBANGPOLDAGRI)
- 06 Agustus 2019
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
Tugas Pokok
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Fungsi
Penyusunan rencana strategis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik dalam negeri.
- Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
PROGRAM DAN KEGIATAN
Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Berikut adalah program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
a. Program Utama :
- Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini adalah meningkatkan wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat melalui Peningkatan toleransi dan Kerukunan hidup umat beragama, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan toeransi dalam kehidupan beragama anggota masyarakat dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti pembinaan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat sebanyak 1000 (seribu) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1000 (seribu) orang.
- Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan yang ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga dapat mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.
Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 800 (delapan ratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan kewaspadaan masyarakat sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 800 (delapan ratus) orang.
- Pendidikan politik masyarakat
Capaian program ini adalah meningkatnya kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 3 (Tiga) kegiatan sebagai berikut :
> Penyuluhan Kepada Masyarakat
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan partai politik serta pemberian pemahaman politik bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 500 (lima ratus) orang. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya poliitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti mensukseskan pemilu, pilkades, dll sehingga terhindar dari gesekan-gesekan akibat dari hasil pelaksanaan demokrasi.
> Fasilitasi penyelesaiannya perselisihan partai politik
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan verifikasi bantuan partai politik. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen verifikasi bantuan partai politik, yang akan menerima bantuan pemerintah sebanyak 10 (sepuluh) partai politik. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah tersedianya dokumen bantuan partai politik, sehingga partai politik dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat konstituennya sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan demokrasi di kabupaten lombok timur.
> Koordinasi sistem pengamanan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan persiapan pemilihan umum melalui pemilu legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk persiapan mengahadapi pemilu dengan melakukan koordinasi antar camat dan kepala desa/lurah se-kabupaten lombok timur dengan tujuan hasil pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun presiden dapat berjalan dengan baik dan lancar serta kondusif dengan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan even demokrasi di kabupaten lombok timur.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu yang aman dan nyaman di kabupaten lombok timur. Keluaran Kegiatan ini adalah terselenggaranya pemilu anggota legislatif Presiden/Wakil Presiden dengan aman dan nyaman di kabupaten lombok timur.
- Peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah/lingkungan.
Capaian program ini adalah meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
> Koordinasi Pembinaan Pengendalian dan Pengamanan Wilayah/ Lingkungan
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) atau anggota MUSPIDA Plus sebanyak 9 orang, serta terlaksananya rapat dan koordinasi dari Komunitas Inlijen Daerah (Kominda) sebanyak 21 orang . Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan laporan hasil rapat dan rekomendasi yang dihasilkan oleh FKPD dan Kominda dapat menjadi acuan atas penyelesaian masalah di kabupaten lombok timur.
> Pemberdayaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungannya. Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh FKDM yang dibentuk dalam rangka membantu pemerintah daerah berupa hasil serapan dimasyarakat yang dijadikan rujukan untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk mendapatkan tindak lanjut oleh bupati lombok timur. Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah terjalinya komunikasi antar pemerintah daerah dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) di kabupaten lombok timur sehingga persoalan yang terjadi dapat segera teratasi dengan cepat sehingga tercipta stabilitas yang kondusif.
> Koordinasi dan Fasilitasi Sistem Pengendalian Stabilitas Wilayah
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan kordinasi dan fasilitasi sistem pengendalian stabilitas wilayah. Keluaran dari kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi aktif dengan jejaring kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan dalam memberikan informasi dan laporan di bidang sosial dan ketertiban dan keamanan. Selain itu Dengan adanya keluaran tersebut, hasil yang diharapkan adalah tersedianya laporan kamtibmas dari masing-masing kecamatan sebanyak 20 kecamatan setiap bulan. Laporan tersebut menjadi bahan laporan ke pemerintah provinsi melalui bakesbangpoldagri provinsi NTB setiap bulannya.
b. Program Penunjang :
1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan pengelolaan asset/barang daerah;
5. Peningkatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
Program pembangunan tahun 2016 pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diarahkan untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut :
(1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja;
(2) Meningkatnya wawasan kebangsaan;
(3) Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;
(4) Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban.