Pemda Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD

Pemda Tanggapi Pandangan Fraksi DPRD

Selong, Sekertaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik mewakili Bupati Lombok Timur menghadiri Rapat Paripurna III Masa Sidang I Rapat ke-3 DPRD Kabupaten Lombok Timur, Rabu (18/11). Paripurna yang berlangsung di Rupatama DPRD tersebut dalam rangka penyampaian Tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Gedung Serbaguna.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan tanggapan dari pemerintah daerah. Menanggapi masukan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemerintah Daerah Lombok Timur memastikan bahwa optimalisasi dan digitalisasi PAD dilakukan melalui intensifikasi serta ekstensifikasi yang terukur. 

Terkait porsi belanja pegawai yang besar, pemerintah daerah menilai hal tersebut sebanding dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, namun tetap diimbangi dengan peningkatan disiplin serta evaluasi ASN secara berkala. Selain itu, transparansi belanja hibah dan bantuan sosial, serta pengawasan ketat terhadap pekerjaan fisik tahun jamak, menjadi fokus agar terhindar dari penyimpangan hukum dan menjaga kualitas infrastruktur.

​Selanjutnya, menanggapi masukan fraksi Partai PERINDO, pemerintah sepakat bahwa peningkatan PAD yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat harus dijalankan tanpa membebani UMKM. Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, irigasi, serta sektor dasar seperti kesehatan dan pendidikan guna mendongkrak kualitas SDM. Adapun terkait sisa anggaran proyek tahun jamak sebesar Rp 37 miliar, telah ditampung dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Langkah konkret peningkatan kemandirian fiskal turut dijabarkan secara rinci untuk menanggapi masukan fraksi Partai GOLKAR. Pada sektor pajak daerah, pemerintah daerah melakukan intensifikasi data potensi, ekstensifikasi wajib pajak baru, meliputi usaha kuliner, pariwisata, tambang MBLB, dan reklame yang diselaraskan dengan data PLN serta BPN, sekaligus mengoptimalkan Opsen PKB dan BBNKB senilai Rp 88,85 miliar bersama Pemerintah Provinsi NTB. Sementara di sektor retribusi, upaya difokuskan pada peningkatan mutu layanan kesehatan, percepatan klaim JKN, penertiban retribusi pasar dan parkir, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah menargetkan perolehan dividen sebesar Rp 18,64 miliar pada tahun 2026 melalui penguatan tata kelola dan evaluasi efektivitas penyertaan modal. Seluruh langkah tersebut diperkuat dengan agenda digitalisasi dan pencegahan kebocoran melalui perluasan pembayaran nontunai via QRIS, pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) pada restoran dan hotel, penerapan e-retribusi, serta integrasi data penerimaan harian ke dalam aplikasi SIPDAH. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menjamin perlindungan bagi masyarakat kecil dan UMKM dengan memberikan keringanan, penghapusan sanksi administratif bagi pelaku usaha mikro, serta menggulirkan program stimulus seperti Gebyar Pajak Daerah.

Sekda menyampaikan jika masih terdapat hal-hal yang membutuhkan penjelasan teknis, akan didalami pada tahapan pembahasan selanjutnya.

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Lombok Timur H. Abdul Halid ini dilanjutkan dengan penunjukkan badan anggaran dan gabungan komisi untuk membahas dua Raperda tersebut.