FGD Penguatan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi di Lombok Timur
- Rabu, 18 November 2026 - 10:56:31 WIB
Selong, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Mataram menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Pendopo Bupati Lombok Timur pada Rabu (18/11). Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi pada Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi serta pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan bimbingan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik, unsur Forkopimda, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pengurus daerah sejumlah yayasan, perwakilan universitas, camat, serta kepala desa. Turut hadir pula perwakilan TNI/Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan klien pemasyarakatan, dengan total peserta mencapai 100 orang.
Sambutan Bupati Lombok Timur disampaikan oleh Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program pembinaan warga binaan. "Kita akan memastikan bahwa warga binaan yang kembali ke masyarakat dapat diterima dan berinteraksi dengan baik," ujarnya.
Sekda juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan Lapas kepada klien dan warga binaan. Menurutnya, citra lembaga pemasyarakatan yang dahulu dianggap menyeramkan kini telah berubah, seiring dengan pembinaan yang diberikan sehingga warga binaan dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Ia berharap, setelah memperoleh pelatihan dan pembinaan, warga binaan yang kembali ke masyarakat dapat menjadi pribadi yang lebih baik.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini berfokus pada program nasional yang dicanangkan Presiden, khususnya ketahanan pangan nasional. Keberadaan pabrik porang yang sedang beroperasi di Lombok Timur dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi warga binaan yang telah keluar dari lapas untuk memperoleh pekerjaan. Ia juga mendorong OPD terkait agar berkolaborasi menyediakan wadah bagi klien pemasyarakatan yang kembali ke masyarakat, baik melalui UMKM maupun sektor lainnya. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan akses keterampilan dan pemberian modal melalui program kredit tanpa bunga, seperti Program Lotim berkembang yang bertujuan memberantas kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat Sutarno, menjelaskan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian diberikan kepada warga binaan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan rohaniah untuk meningkatkan ketakwaan, sedangkan pembinaan kemandirian berupa ketahanan pangan guna mendukung program nasional Presiden serta 15 program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya ketahanan pangan dan peningkatan UMKM.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan bergantung pada tiga mata rantai, yaitu pembina, masyarakat, dan warga binaan itu sendiri. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat strategis, terlebih dengan berlakunya undang-undang baru yang semakin memperkuat peran tersebut. Sutarno juga mendorong agar Pos Bapas di Lombok Timur dapat berkembang menjadi Bapas penuh, yang tentunya membutuhkan dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam membuka peluang bagi putra daerah untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kegiatan ini menegaskan komitmen kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Bapas Kelas I Mataram dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, kecamatan, dan desa. Dengan pembinaan dan pembimbingan yang berkelanjutan, diharapkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang menganggur setelah kembali ke masyarakat, melainkan dapat menjadi tenaga produktif yang berkontribusi bagi lingkungannya.
