Selong , Mewakili Bupati, Wakil Bupati H.Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB Rabu, (21/10). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah itu mengangkat tema "SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB". Kegiatan ini fokus pada penguatan sinergi antardaerah, peningkatan produksi, dan percepatan hilirisasi pangan demi menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.

Menyampaikan Arah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal, menegaskan bahwa potensi sektor pertanian kini menjadi perhatian utama, mengingat posisi strategis NTB yang telah tumbuh menjadi penyangga pangan nasional.

Meski menyimpan potensi besar, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mencermati dinamika inflasi NTB. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa inflasi September 2026 sebesar 0,36% (mtm), 2,72% (ytd), dan 4,18% (yoy). Angka tahun tersebut berada diatas batas target inflasi nasional 2,5±1% dan Iebih tinggi dari inflasi nasional September 2026 sebesar 3,28% (yoy). Inflasi tahunan NTB meningkat dari 3,01% pada bulan Juli menjadi 4,03% pada Agustus dan 4,18%, pada September 2026. Tekanan harga ini didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Mengantisipasi gejolak harga komoditas seperti daging ayam dan telur, pemerintah telah melakukan intervensi aktif, salah satunya melalui sinergi Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.

Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak menunggu gejolak harga terjadi. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut peka dalam memetakan wilayah surplus dan defisit secara dini pada komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Guna memastikan mekanisme pasar berjalan efektif, Pemprov NTB memperketat pemantauan harga berkala serta menguatkan koordinasi bersama Bulog dan para pelaku usaha.

Terkait keberhasilan Pemprov NTB yang meraih penghargaan sebagai TPID Terbaik Wilayah Ketiga Nusa Tenggara – Papua, Gubernur mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan sejati bukanlah piala, melainkan dampak nyata berupa harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama, antara lain: memperkuat produksi dan potensi pangan lokal, mengembangkan pertanian adaptif cuaca, mempercepat KAD dan hilirisasi pangan, serta memperkuat tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa GPIPS merupakan langkah nyata di tingkat daerah yang dirancang untuk melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Gerakan ini fokus pada empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K).

Hario mengingatkan bahwa kondisi inflasi sebesar 4,18 persen ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koherensi kebijakan, koordinasi, dan sinergi lintas sektor. Selain itu, penanganan inflasi tidak cukup hanya bergantung pada intervensi harga jangka pendek di pasar. Diperlukan peningkatan produktivitas di sektor hulu serta percepatan hilirisasi pangan yang berkelanjutan di sektor hilir.

Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat. Langkah strategis ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah di Provinsi NTB.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah lingkup Provinsi NTB, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Kepala BPS Provinsi NTB.