Selong, Lombok Research Center (LRC) menggelar Diskusi Terbatas bertajuk "Strategi Kebijakan Lombok Timur dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian untuk Menekan Kemiskinan Ekstrem". Diskusi ini menghadirkan Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya sebagai narasumber utama, dengan peserta jurnalis dari beberapa media. Diskusi yang berlangsung Kamis sore (15/10) ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi gagasan dalam merumuskan langkah strategis menghadapi tekanan perubahan iklim yang semakin nyata terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa perubahan iklim dan fenomena El Nino telah memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian. El Nino memperpanjang musim kemarau, menurunkan ketersediaan air irigasi, dan berpotensi memundurkan musim tanam hingga sekitar dua bulan. Kondisi ini menempatkan Lombok Timur, terutama kawasan selatan seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru yang banyak berupa lahan tadah hujan, pada posisi yang rentan terhadap kekeringan.

Wakil Bupati menekankan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, dan hilangnya penghasilan petani berpotensi memperbesar risiko kemiskinan ekstrem, ketegangan rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, kebijakan adaptasi iklim perlu diintegrasikan.

Wakil Bupati memaparkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur periode 2027--2029 akan berfokus pada adaptasi terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat, serta penyelarasan program antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga akan memperkuat infrastruktur pertanian dan ketahanan air, meningkatkan kapasitas petani menuju pertanian modern, serta memperkuat kelembagaan petani, termasuk pembentukan kelembagaan buruh tani, tidak hanya terbatas pada Gapoktan. Selain itu, Pemda akan mengoptimalkan lahan dan meningkatkan indeks pertanaman. Wakil Bupati mengakui anggaran sektor pertanian tidak melebihi lima persen dari total belanja daerah. Maka pemerintah menggunakan strategi "jemput bola" untuk menarik dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat.

Sebagai bentuk aksi konkret, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan irigasi. Hingga 12 Oktober, tercatat pembangunan atau penanganan 97 titik infrastruktur air, penanganan 92 titik irigasi pertanian dengan nilai Rp 9,2 miliar, serta pembangunan 25 sistem irigasi berbasis kekompakan masyarakat. Pemerintah juga membangun 265 sistem air perpompaan dengan nilai program sekitar Rp 41 miliar yang masih berjalan hingga Desember. Pemanfaatan bendungan dan sumber air di wilayah tertentu, termasuk upaya mengatasi kekeringan di kawasan Sakra, juga terus dilakukan.

Keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) menjadi skema transfer dana kepada kelompok masyarakat untuk mengelola dan membangun infrastruktur air secara mandiri. Target pengembangan lahan pertanian sekitar 5.000 hektare hingga Desember melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PMAAS), serta penguatan 197 kelompok petani atau PPL pertanian sebagai mitra pendampingan di lapangan. 

Di sisi lain, sebagian petani Lombok Timur telah menunjukkan kemampuan adaptasi, antara lain dengan menyesuaikan pola tanam, memanfaatkan sumber air yang tersedia, dan mulai menerapkan praktik pertanian modern. Pemda menilai penanganannya sangat bergantung pada program dan dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Pertanian, sehingga koordinasi vertikal menjadi kunci utama.

Wakil Bupati menekankan bahwa dampak perubahan iklim perlu dipahami secara lintas sektor. Kegagalan panen dan penurunan pendapatan keluarga petani dapat memicu kemiskinan dan potensi konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, program adaptasi iklim sudah se harusnya tidak berhenti pada infrastruktur pertanian.

Lombok Timur memiliki potensi pertanian yang relatif unggul dibanding daerah lain, namun tetap menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Karena itu, strategi utama Pemda adalah menyelaraskan kebijakan lokal dengan program pusat, memaksimalkan dukungan dari Kementerian Pertanian, serta memastikan intervensi benar-benar sampai kepada petani kecil dan masyarakat rentan. Pemerintah daerah juga mengakui bahwa perizinan tambang merupakan isu yang rentan dan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak memperburuk kerentanan lingkungan dan sosial masyarakat.

Diskusi terbatas ini menghasilkan rekomendasi strategis, memperkuat kolaborasi pusat–provinsi–kabupaten agar program nasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata petani Lombok Timur.

Melalui diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, sekaligus memastikan bahwa upaya adaptasi dan mitigasi berjalan seiring dengan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.