Selong, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur, mulai dari sektor pertanian yang membentang luas, peternakan, perkebunan, hingga perikanan dan kelautan. Kelengkapan potensi daerah ini menjadikan Lombok Timur sebagai kawasan dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu disampaikannya pada pembukaan Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB Tahun 2026, Rabu (16/9).

Wujud komitmen, tahun 2025 lalu Pemda telah mengucurkan suntikan dana tunai sebesar Rp 20 miliar untuk mendukung permodalan UMKM. Karena itu Bupati mengingatka agar para pelaku usaha tidak hanya berfokus pada kuantitas atau jumlah produksi semata. Hal yang jauh lebih penting menurutnya adalah meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk agar mampu menembus pasar nasional.

UMKM di Lombok Timur mencakup berbagai sektor, mulai dari olahan pertanian, peternakan, hingga produk kerajinan. Bupati menilai keberagaman ini sebagai modal sosial dan ekonomi yang sangat baik, yang perlu diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan.

Ia menegaskan bahwa sangat disayangkan apabila daerah memiliki produk yang bagus, tetapi tidak didukung oleh kemampuan manajemen yang memadai serta pemahaman pasar yang baik, sebab seluruh alur proses, mulai dari produksi hingga menghasilkan nilai ekonomi, membutuhkan pemahaman literasi keuangan yang matang di era sekarang.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan bahwa Lombok Timur memiliki keunggulan komparatif berupa satu-satunya pabrik pengolahan porang berkapasitas besar di NTB yang mampu mengolah bahan baku porang segar menjadi tepung porang maupun chips atau crepes. Menurutnya, jika ketersediaan bahan baku dapat dimaksimalkan, komoditas ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian masyarakat secara signifikan. "Masa tanam porang sangat bergantung pada ukuran bibit; bibit yang lebih besar dapat dipanen dalam waktu 6 hingga 8 bulan dengan berat umbi mencapai 6 hingga 10 kilogram. Selain dialokasikan untuk pasar ekspor, sisa olahan tepung porang juga memiliki nilai guna sebagai bahan baku olahan pangan," terang Bupati.

Terkait rencana ekspor perdana tepung porang langsung ke Tiongkok, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Keuangan agar proses perizinan karantina segera rampung dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga ekspor dapat segera dilaksanakan.

Terakhir, Bupati menekankan bahwa melimpahnya hasil bumi Lombok Timur membutuhkan sentuhan tata kelola, manajemen, pembiayaan, dan strategi pemasaran yang baik dari para pelaku UMKM. Melalui bimbingan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, Bupati berharap UMKM Lombok Timur mampu menghasilkan produk berkualitas yang siap bersaing di pasar yang lebih luas sekaligus mengharumkan nama daerah.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan bahwa Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah penerima fasilitasi terbanyak di NTB pada tahun 2026. Dari total program yang berjalan, sebanyak 7 Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik di Lombok Timur akan menerima bantuan transfer dana langsung ke masyarakat.

Guna memastikan dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan tidak konsumtif, Ia menekankan pentingnya pendampingan literasi keuangan. Sebanyak 144 pendamping disiagakan untuk mengawal keluarga penerima manfaat, membenahi tata kelola keuangan, serta mendorong pengembangan UMKM lokal agar berdaya saing ekspor. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, OJK, dan DJPb atas kolaborasi aktif dalam program ini.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda menyampaikan bahwa seluruh program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB saat ini wajib bermuara pada upaya penurunan angka kemiskinan. Selain menuntaskan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah juga berupaya menekan angka kemiskinan absolut yang saat ini mencatatkan angka 11,17% atau sekitar 624.000 jiwa agar turun di bawah 10%.

Terkait kondisi makro ekonomi, Iskandar menggarisbawahi bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,4%, porsi pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor pertambangan yang sifatnya kurang inklusif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, melalui dokumen RPJMD, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melakukan transformasi ekonomi secara bertahap dengan mengalihkan fokus pertumbuhan ke sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM.

Ia berharap seluruh langkah kolaboratif ini mendapat keberkahan dan mampu mencapai target pembangunan daerah pada tahun 2029 demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Ignatius Adhi Nugroho menyampaikan bahwa keikutsertaan BI dalam forum ini didasari oleh semangat yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ia mengapresiasi komitmen daerah dalam mengoptimalkan potensi wilayah yang sangat kaya. 

Ia juga menilai semangat pengembangan potensi daerah ini sejalan dengan program Desa Berdaya yang berfokus pada pemberdayaan desa dan pengentasan kemiskinan. Adanya kesamaan visi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mendorong BI untuk hadir memberikan dukungan penuh guna mengakselerasi pencapaian tujuan bersama tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini, para peserta UMKM dapat membangun kesadaran dasar mengenai pengelolaan keuangan.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan plakat Forum KSSK NTB Tahun 2026 secara simbolis kepada Sekda Kabupaten Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Kadis Perdagangan Lotim, Perwakilan UMKM dari Desa Berdaya Lendang Nangka dan Perwakilan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.

Pembukaan Forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang mengusung tema "Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya" berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati. Giat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NTB, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Deputi Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, dan UMKM Lombok Timur.