Selong , Nelayan Pembudidaya Lobster di Lombok Timur diakui Bupati H. Haerul Warisin hanya menggunakan keramba jaring apung (KJA) sederhana. Hal itu diakui sebagai salah satu tantangan budidaya Lobster di Lombok Timur di samping kekurangan sarana seperti freezer hingga kekurangan benih dan pakan. 

“Di samping KJA yang sederhana itu, mereka juga sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati, “termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih.”

Berbagai tantangan tersebut diungkapkan Bupati kepada Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja spesifik di Lombok Timur Kamis (3/9) di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Bupati menyebut nelayan Lombok Timur masih menjadi kelompok warga miskin di samping buruh tani. Karena itu kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan dan solusi sehingga membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah selatan.

Ketua Komisi IV DPR RI pada kesempatan itu menyampaikan tujuan kunjungan kerja yang dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI itu adalah untuk saya yerap aspirasi dan mendapatkan masukan secara langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), penggarap lobster, pelaku usaha, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan. Nantinya hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi inovasi budidaya lobster nasional.

Penyelundupan BBL yang masih marak menyebabkan kerugian negara, termasuk kerugian bagi nelayan. Harga BBL di luar negeri yang jauh melampaui harga dalam negeri menjadi faktor penyelundupan tersebut. Di sisi lain kemampuan budidaya nasional juga masih belum optimal. Komisi IV berharap Indonesia tidak sekadar menjadi sumber BBL melainkan menjadi produsen utama budidaya lobster dunia.

Hediati juga mengakui masih banyaknya tantangan guna mewujudkan hal tersebut. Keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup, hingga keterbatasan sarana prasarana hingga akses permodalan, termasuk masa budidaya yang tergolong lama. Untuk itu ia menegaskan janji budidaya lobster tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Ia meyakini membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi menjadi penting. 

“Pemerintah harus membangun ekosistem berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, kebun, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” akunya.

Dia menegaskan pula bahwa aspirasi pembukaan ekspor BBL menjadi bagian penting dari pendalaman panja dengan mempertimbangkan aspek pengaturan kuota, keinginan sumber daya, penguatan budidaya nasional sehingga BBL yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan devisa negara.

Hediati yang lebih dikenal dengan sebutan Titiek Soeharto menyampaikan penghargaan kepada nelayan yang menyampaikan masukan, dan berharap ke depan Indonesia tidak hanya dapat mewujudkan swasembada beras, melainkan juga swasembada protein, sebagai penghasil lobster terbesar di dunia.

Dalam sesi diskusi sejumlah nelayan menyampaikan aspirasinya termasuk berlanjut dengan keterbatasan akses permodalan, bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga yang saat ini masih fluktuatif. 

Selain anggota Komisi IV DPR RI dan jajaran Kementerian KKP, Kunker ini juga menghadirkan Kepala Badan Karantina Indonesi, (Bakarin), Deputi Badan Pangan Nasional, dan direktur ID Food.