Selong , Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menekankan pentingnya peran petugas pengumpul data dalam sensus ekonomi (SE) 2026. Menurutnya para petugas ini merupakan ujung tombak yang akan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan. Oleh karena itu ia mengingatkan agar para petugas sensus tidak sekedar mencatat melainkan harus pula teliti dan cermat sehingga data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan,” jelasnya, “karena itu data yang disajikan harus betul-betul benar,” imbuhnya.

Bupati, pada Pembukaan Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung Jumat (29/5) di Selong tersebut, juga menekankan agar para petugas melaksanakan tugas dengan langsung turun ke lapangan, tidak melalui pihak ke-3 atau lainnya sehingga akurasinya terjaga.

“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar, tidak ada cerita-cerita, tapi langsung turun ke lapangan dan diamati juga,” pesannya. Hal itu, jelasnya, sebagai bentuk kehati-hatian termasuk verifikasi. Apalagi mengingat data yang dihasilkan BPS menjadi referensi terpercaya pemerintah dalam setiap perencanaan pembangunan.

Senada, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB H. Wahyudin yang juga hadir pada kesempatan itu mengingatkan bahwa data yang dihasilkan melalui SE 2026 ini menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan, sehingga data yang akurat menjadi fondasi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan komitmen SE 2026 menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan berguna.

Tidak itu saja, ia pun meminta para petugas sensus tersebut dapat melesaikan tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan, mengingat masih ada tahapan berikutnya yang harus dikerjakan seperti data anomali. Anomali data yang direviu setiap pekan ini disyaratkan penyelesaiannya dalam tiga hari. 

“Kita berharap bapak-ibu dapat melaksanakan pendataan tuntas sebelum waktu yang telah ditentukan, karena sekarang ini kita serba cepat,” harapnya, “setiap minggu alias nada data anomali dan ini harus diselesaikan dalam tiga hari,” lanjutnya.

Pelatihan terkait ia meminta seluruh peserta dapat menyimak dengan baik setiap materi dan berkonsultasi dengan instruktur untuk menyepakati penyelesaian kasus-kasus yang mungkin muncul di lapangan, sesuai daerah masing-masing.

Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 ini diikuti 1.336 orang terbagi menjadi 34 kelas dan lima gelombang. Pelatihan yang melibatkan 17 instruktur daerah tersebut akan berakhir 13 Juni mendatang. Melalui pelatihan ini diharapkan terwujud SDM yang berkualitas, teliti dan berintegritas SOP mamahami, termasuk metodelogi dan konsep yang digunakan, sehingga menghasilkan penadata yang handal untuk SE 2026.

Pembukaan pelatihan ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Lombok Timur, Sekda, dan sejumlah pimpinan OPD, termasuk para instuktur daerah.