Selong, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menghadiri dan membuka secara langsung acara Sosialisasi Pengawasan bagi Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Lombok Timur yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (30/12). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Bupati Haerul Warisin menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta sosialisasi. Ia menegaskan bahwa program strategis dari pemerintah pusat harus berani dilaksanakan di daerah dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Lombok Timur.

Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk berdiskusi secara terbuka guna mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Terkait persoalan lahan, ia mempersilakan desa untuk mengajukan permasalahan yang ada agar dapat dicarikan jalan keluar bersama. Ia mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah saat ini adalah desa-desa yang belum memiliki lahan sama sekali untuk pembangunan koperasi. Untuk itu, Bupati meminta Sekretaris Daerah Lombok Timur agar mendata secara rinci kendala yang dihadapi, khususnya pada 26 desa yang hingga kini belum memperoleh lahan.

Selain itu, Bupati memotivasi para kepala desa agar tidak khawatir dalam menjalankan program selama bekerja sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan dan sinergi dengan berbagai pihak demi kelancaran pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sebelumnya, Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Infanteri Eky Anderson memaparkan progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lombok Timur. Ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 32 titik yang sudah siap dibangun. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, di antaranya ukuran lahan yang tidak sesuai, lokasi yang tidak strategis dan jauh dari permukiman, tidak adanya akses jalan, status lahan, serta masih menunggu proses perizinan dari pihak terkait.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya antara lain koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, optimalisasi peran Babinsa dan Koramil dalam pendataan, pelaporan melalui portal serta monitoring progres pembangunan, percepatan pengadaan tenaga kerja dan material sesuai kemampuan wilayah, serta evaluasi dan pelaporan secara berkala guna memastikan pembangunan koperasi tetap berjalan sesuai rencana.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang dimoderatori langsung oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menegaskan bahwa forum ini diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang dihadapi desa, serta mengingatkan para kepala desa agar tidak perlu khawatir terhadap persoalan hukum selama pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sehari sebelumnya juga telah dilaksanakan sosialisasi kelembagaan bagi pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.