Wabup Menjawab Tanggapan Fraksi DPRD

Wabup Menjawab Tanggapan Fraksi DPRD

Selong  (9/6),  Wakil Bupati Lombok Timur H. Rumaksi Sj., memberikan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Lombok Timur  terhadap pengajuan 2 (dua) rancangan Peraturan Daerah kabupaten Lombok Timur tahun  2021. Paling awal ditanggapi adalah fraksi Partai Golkar yang diantaranya mempertanyakan realiasi PAD. Wabup menjelaskan realisasi PAD tahun 2020 mencapai 90,33%  dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 328,110 milyar lebih. PAD yang tidak terealiasi antara lain Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi  Bangunan dan Pajak Hotel. Selain itu ada pula retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi IMB dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sementara terkait prioritas RPJMD perubahan dan progress report  RPJMD 2018-2023, Wabup menjelaskan secara ringkas, utamanya progress yang didasarkan Indikator Utama Utama (IKU). Pencapaian IKU berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan 5 (lima) indikator  (41,67%) berhasil mencapai target. Indikator tersebut adalah Indeks Risiko Bencana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Toleransi Umat Beragama, dan Indeks Ketertiban dan Ketenteraman.

Kondisi IKU tersebut ada pula yang tidak dapat diukur pencapaiannya karena variable pembentuknya belum ditemukan, seperti Indeks infrastruktur dan persentase prestasi kepemudaan. Alasan itu pula menjadi penyebab dibutuhkannya penyesuaian ulang dokumen RPJMD, agar beberapa formulasi penghitungan setiap indikator lebih jelas, guna mempermudah mengukur capaiannya, dan pada akhirnya juga akan mempemudah merumuskan tindak lanjut jika capaian indikator tersebut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya menanggapi pandangaan umum fraksi Persatuan Rakyat, yaitu pembangunan gedung sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) tetap diusulkan penanganannya melalui pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Pemerintah Pusat melalui aplikasi Krisna. Sedangkan mengenai jalan Hotmix, dijelaskan Wabup Rumaksi, mengingat Ruas Jalan yang menjadi intervensi Kabupaten berada dalam kondisi baik/mantap kurang lebih 63,21%, ditetapkan skala prioritas. Karenanya ruas jalan Jenggik-Karang Baru akan didorong menjadi prioritas usulan Dana DAK Penugasan Tahun Anggaran 2022.

Wabup juga menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah telah mengupayakan tenaga honorer yang sudah memenuhi persyaratan umur dan lama mengabdi, untuk diprioritaskan diangkat menjadi PPPK. Pemda mengupayakan hal tersebut melalui tambahan nilai pada penilaian tes kompetensi teknis PPPK Guru. Pada seleksi PPPK Guru 2021, tambahan nilai/afirmasi tersebut berlaku untuk peserta diatas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data dapodik) akan mendapatkan nilai tambahan sebesar  15 % dari nilai maksimal kompetensi teknis. Hal ini menjawab pandanan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Selain itu dijelaskan pula upaya pengendalian harga sembako dan pakan ternak, keberadaan retail modern, pengelolaan sampah, jaringan internet, juga rekrutmen dan penempatan calon pekerja migrant (PMI), termausk pula upaya meminimalisasi percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Menutup penjelasannya, Wabup Rumaksi menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas tanggapan dan rekomendasi masing-masing fraksi DPRD. Menurut Wabup hal tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan bersama.