Empat Fraksi Setuju Bahas Rancangan Perubahan APBD 2020

Empat Fraksi Setuju Bahas Rancangan Perubahan APBD 2020

SELONG, Menanggapi sambutan Bupati Lombok Timur terhadap Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan tahun anggaran 2020, Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Timur mengapresiasi respon dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi pandemi covid-19. Secara umum seluruhnya setuju untuk membahas lebih lanjut Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2020.

Lebih jauh dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta memperjelas korelasi KUA-PPAS dan RKA OPD dalam APBD Perubahan. Fraksi tersebut juga mengapresiasi positifisme Pemerintah di tengah kondisi ini yang menetapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 322 Milyar lebih menjadi Rp. 342 milyar lebih.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar  pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Covid-19 tetap waspada menghadapi pandemi ini dan hendaknya terus memperbarui perkembangan dan status atau zona Kabupaten Lombok Timur. Diingatkan pula agar Perencanaan dan penggunaan anggaran dalam penanganan covid-19 melalui perubahan APBD ini lebih efektif, efisien, dan transparan serta menekankan pada pemulihan ekonomi masyarakat dengan menggerakkan sektor ekonomi produksi seperti pemberdayaan ekonomi lokal, UMKM, ketahanan pangan, dan pariwisata.

Fraksi ini juga meminta rasionalisasi dan telaah ulang terkait Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 5 tahun 2020 yang mensyaratkan Pemerintah Daerah lebih memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan covid-19 melalui alokasi belanja tidak terduga, sementara  pada perubahan APBD 2020 terdapat belanja bantuan sosial dan belanja penangan covid-19.  Fraksi ini juga meminta penjelasan tentang penggunaan alokasi dana subsidi yang tercantum dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2020.

Fraksi ini memberikan pula catatan  terhadap adanya pembiayaan penyertaan  modal BUMD. Pertimbangan atas hal tersebut diharapkan dapat dievaluasi dan dikaji, utamanya menyangkut kelayakan usaha BUMD yang akan diberikan penyertaan modal tersebut.