Pemda Lotim Kembali Ajukan Raperda

Pemda Lotim Kembali Ajukan Raperda

SELONG, Pemerintah Daerah bersama DPRD dalam program pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) telah menetapkan 16 Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas di tahun 2020. Setelah mengajukan dua Raperda beberapa waktu lalu Pemda kembali mengajukan Tiga Raperda untuk dibahas. Tiga Raperda tersebut adalah Raperda tetang Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Lingkungan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada Rapat Paripurna DPRD lobmok Timur yang berlangsung Senin (20/07). Raperda Penyelenggaraan Kearsipan yang terdiri dari 12 Bab dan 78 Pasal dimaksudkan mewujudkan pengelolaan arsip daerah yang handal, terpadu, dan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Raperda ini merupakan  wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

              Sementara itu Raperda tentang pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Izin Gangguan yang selama ini diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. Pencabutan Perda ini seiring terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

              Bupati menjelaskan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya sejak awal tahun 2019 sudah tidak mensyaratkan lagi adanya izin gangguan dalam setiap pengurusan perizinan di Kabupaten Lombok Timur termasuk pula retribusinya.

     Sedangkan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berisi Penyesuaian tipe beberapa perangkat daerah, dan Pemisahan urusan perdagangan dan urusan perindustrian dalam perangkat daerah yang berbeda, yaitu dengan pembentukan Dinas Perdagangan Tipe A dan Dinas Perindustrian dengan tipe C.

Pada rapat yang juga dihadiri Forkopimda Lombok Timur tersebut Bupati berharap pembahasannya dapat dilakukan secara konstruktif sesuai mekanisme peraturan perundangan.