Update Data Kependudukan Dilakukan Berkelanjutan

Update Data Kependudukan Dilakukan Berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan  Dinas Sosial akan melakukan review data kependudukan melalui basis data terpadu kependudukan,  untuk menyatukan semua bantuan sosial terkait Covid-19. Keperluan update data kependudukan ini dibentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, DP3AKB, Dinas Sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/361/SOS/2020 tentang pembentukan tim verifikasi dan validasi data keluarga calon penerima bantuan sosial, jaring pengaman sosial Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020. Proses ini berjalan secara berkelanjutan di Dukcapil dimana semua kepala OPD dan semua Camat berperan sebagai koordinator lapangan.

Hal itu diuraikan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada Sidang Paripurna XI masa sidang III rapat 3 DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan agenda penyampaian penjelasan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi yang berlangsung Rabu (01/07). Ini disampaikan menjawab tanggapan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  terkait data penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid-19.

Ditambahkan Bupati data Kartu Keluarga (KK) yang bermasalah akan diselesaikan secara bertahap dengan melibatkan Pemerintah Desa. JPS di Lombok Timur diberikan kepada 440.822 KK yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana BPS/PKH (159.101 KK),  dan Bantuan Sosial Tunai sebanyak 80.239 KK. Sementara yang bersumber dari Pemerintah Propinsi NTB dalam bentuk JPS Gemilang sebanyak 42.239 KK, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebanyak 95.513 KK, ditambah Pemerintah Desa dan Kelurahan 63.730 KK.

Dijelaskannya pula pelaksanaan JPS, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah membentuk Tim Monitoring dan Pengawasan pendistribusian paket batuan JPS Covid-19. Hasilnya belum pernah ditemukan adanya bahan makanan tidak layak. Pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat juga mengacu kepada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat dan surat edaran LKPP Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan pengadaan/Jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

Selain terkait covid-19 fraksi-fraksi juga memberikan masukan atas Raperda RUPP, dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, termasuk keberadaan TBUPP (Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan) guna membantu Pemerintah Daerah dan pimpinan daerah mewujudkan Visi dan Misi 2018-2023.

Bupati menyampaikan terima kasih karena melalui pandangan umum Fraksi-fraksi telah menyetujui kedua Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.