Selong, Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengajak seluruh pihak, khususnya para relawan dan anggota Palang Merah Indonesia (PMI), untuk bersinergi mengatasi masalah jaminan kesehatan yang mengancam status Universal Health Coverage (UHC) di Lombok Timur. Hal itu disampaikan saat membuka acara Musyawarah PMI VIII yang berlangsung Sabtu, (30/8) di aula PMI Kabupaten Lombok Timur.

Wakil Bupati menyoroti tantangan serius terkait data kepesertaan BPJS Kesehatan di Lombok Timur. Saat ini, terdapat sekitar 108 ribu kepesertaan nonaktif, sebuah kondisi yang dapat mengancam status Universal Health Coverage (UHC) Lombok Timur.

Dalam pernyataannya, Wabup menjelaskan pentingnya status UHC, sehingga masyarakat dapat segera memperoleh layanan kesehatan tanpa harus menunggu masa aktif selama dua minggu.  Mengatasi masalah ini, Pemerintah Daerah Lombok Timur telah berupaya mengaktifkan kembali 65 ribu dari total kepesertaan yang nonaktif tersebut.

Guna mencapai target tersebut, Wabup menekankan perlunya kolaborasi dan sinergi lintas sektoral. Ia menyatakan bahwa upaya ini tidak bisa dilakukan oleh para pekerja sosial saja, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait untuk memastikan masyarakat Lombok Timur tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal.

Ia menyebutkan bahwa kerja keras dan koordinasi dari berbagai pihak seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sangatlah diperlukan.

Kepada relawan PMI Wabup menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja kerasnya. Ia menyatakan bahwa kontribusi relawan tidak dapat diukur dengan materi, melainkan dari dedikasi mereka yang sangat membantu pemerintah. "Perhimpunan relawan tidak diukur dari nilai, tetapi dari kerja-kerja mereka yang sangat membantu pemerintah," ujarnya.

Terakhir, Ia berharap PMI dapat menjadi mitra utama pemerintah di bidang sosial, memperkuat semangat kerja bersama yang menjadi cerminan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Musyawarah tersebut turut dihadiri oleh perwakilan PMI Provinsi NTB, OPD lingkup pemda Lotim, forkopimda, dan pengurus PMI se-Lombok Timur.