Sikur, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menerima kunjungan Wakil Menteri (wamen) Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono. Kunjungan tersebut dalam rangka Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih di NTB. Wamen Ferry dan rombongan diterima di Lapangan Umum Desa Kembang Kuning, kecamatan Sikur, Lombok Timur pada Selasa (3/6).

Rombongan Wamen terdiri dari perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan daerah tertinggal, Kemendagri, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hadir pula pada kesempatan tersebut Gubernur NTB, anggota PD RI, Sekda Lotim, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, serta sejumlah kepala OPD, dan Camat se-Lombok Timur.

Wakil Bupati dalam sambutannya, selain menyampaikan terima kasih juga menyebut kunjungan ini sebagai dukungan semangat bagi Pemerintah Daerah hingga desa untuk menjadikan koperasi sebagai tiang utama perekonomian. “Mudah-mudahan kunjungan ini menjadi semangat kami, menjadi semangat kita semua di desa untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru, menjadi trigger membangun iklim wirausaha dan ekonomi di desa,” harapnya.

Bertujuan memperkuat swasembada pangan, pemerataan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong-royong dan kekeluargaan, mewujudkan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi serta mengoptimalkan potensi desa dengan menggerakan koperasi, Wabup menegaskan komitmen Pemda dan masyarakat Lombok Timur mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Komitmen tersebut dibuktikan dengan semangat gerak cepat 239 desa dan 15 kelurahan dari 21 kecamatan di yang sudah 100% melaksanakan musyawarah desa (musdes) khusus, dengan 24% atau sebanyak 56 desa sudah berbadan hukum dan 96 desa mendaftar ke notaris. Dengan demikian saat ini 62% desa/ keluarahan sudah berproses, baik yang sudah berbadan hukum maupun sudah mengurus akta notaris. Diharapkan segera tercapai 100% sampai dengan batas waktu pembentukan koperasi yang telah ditentukan. Diharapkan peluncuran seluruh koperasi merah putih dapat dilaksanakan bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional pada Juli mendatang.

Wakil Bupati juga menyinggung keberadaan lima orang pendamping koperasi dan tiga orang pendamping UMKM Lombok Timur yang saat ini belum jelas statusnya. Ia berharap para pendamping tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat untuk diakomodasi sebagai PPPK seperti halnya pendamping yang ada di kementerian lain. Hal tersebut tentunya untuk mendukung pendampingan dan pengawasan koperasi desa/kelurahan merah putih. Wabup juga berharap dukungan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan dan bimbingan yang saat ini disebut masih sangat terbatas.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan Inpres No 9 Tahun 2025 adalah sebuah harapan yang menjadikan Koperasi sebagai harapan bagi ekonomi kerakyatan. Mendukung berjalannya koperasi, Gubernur Iqbal mengatakan akan menggandeng Universitas Mataram untuk pelaksanaan pelatihan manajemen koperasi. Ia juga memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah berusaha memajukan desa.

Halnya Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, ia berharap semua desa di NTB, khususnya di Lombok Timur dapat bergerak cepat untuk menggerakan kembali roda perekonomian melalui percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang pro rakyat. Ia pun memberikan apresiasi kepada Desa Kembang Kuning yang dengan cepat membentuk koperasi desa merah putih.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama Pemerintah Desa Kembang Kuning dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan sejumlah BUMN. Di samping itu dilakukan pula penyerahan secara simbolis akta notaris dan pengesahan badan hukum serta penyerahan kartu anggota koperasi desa merah putih Desa Kembang Kuning oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia.

Koperasi Desa Merah Putih Desa Kembang Kuning memiliki lebih dari 200 anggota dengan sejumlah unit bisnis, yaitu gerai sembako, gerai apotik, gerai klinik, gerai pergudangan, saprodi, serta gerai transportasi. Unit bisnis tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.