Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Selong, Kendati setiap desa di Lombok Timur telah memiliki Peraturan Desa terkait pencegahan perkawinan usia anak, akan tetapi masih ada saja yang menginginkan perkawinan usia anak dilaksanakan. Karena itu sosialisasi peraturan pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan, termasuk kepada Kepala Desa. Dengan demikian kasus serupa tidak akan terulang lagi.

Hal itu diungkapkan Bupati Lombok Timur H.M.Sukiman Azmy sebelum membuka Sosialisasi Peraturan Pencegahan Perkawinan Anak di Nusa Tenggara Barat yang berlangsung Selasa (28/9) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur. Bupati berharap seluruh peserta kegiatan tersebut dapat mengikuti kegiatan dengan seksama sehingga membawa manfaat bagi keberlangsungan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat.

Sementara itu direktur advokasi dan hubungan antar lembaga BKKBN Wahidah P. yang hadir pada acara tersebut mengapresiasi keberhasilan Pemda Lombok Timur dan Provinsi NTB terkait regulasi pencegahan perkawinan usia anak yang dinilainya penting, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu fokus pemerintah saat ini. Diingatkannya bahwa pencegahan stunting dimulai dari hulu seperti pada masa anak dan mempersiapkan calon pengantin, dan sebagainya.

Ditambahkannya, regulasi yang sudah ada akan menjadi referensi dan bahan diskusi pada kesempatan sosialisasi itu. Selain itu diharapkan regulasi yang sudah ada tidak hanya dapat diimplementasikan  serta diintegrasikan dengan program terkait.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Gender Transformative Officer UNFPA Nurcahyo. Ia mengungkap bahwa pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan kolaborasi semua pihak lintas unit karena merugikan banyak anak perempuan dan berdampak terhadap pendidikan yang selanjutnya akan mempengaruhi kesempatan mendapatkan pekerjaan layak dan pada akhirnya akan memperpanjang siklus kemiskinan. Apalagi mengingat Indonesia memasuki bonus demografi. Ia berharap pertemuan tersebut dapat mendiskusikan serta menghasilkan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas SDM.

Hadir pula pada acara ini perwakilan Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD) Hj. Ermalena, OPD teknis terkait, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap anak dan perkawinan anak.