Pengembangan UMKM Di Lotim

Pengembangan UMKM Di Lotim

Selong, Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga (Lotim Berkembang) sebagai salah satu program Tim Percepatan Akses Keungan Daerah (TPAKD) Lombok Timur diharapkan dapat mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Lombok Timur. Setelah tahun sebelumnya hanya menyasar peternak sapi, rencananya tahun 2022 mendatang program ini dapat dimanfaatkan UMKM untuk pengembangan dan meningkatkan daya saing.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Haris mengungkapkan salah satu tantangan pengembangan UMKM di Lombok Timur adalah dari aspek sumber daya manusia (SDM). Karena itu ia meengapresiasi dukungan lembaga yang membantu mengembangkan UMKM di daerah ini. Hal tersebut diungkapkan Haris pada acara Launching Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan PLTS Site Selong yang berlangsung Kamis (23/12).

Kepada Wakil Gubernur NTB yang hadir pada kegiatan tersebut Haris juga mengakui selain kualitas SDM, pemasaran juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu ia mengapresiasi dukungan dari Vena Energy dan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram (Fapeta Unram) yang membina dan mendampingi masyarakat kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji khususnya Kelompok Usaha Wanita Jeger Buana Lombok (JBL), dengan produk berbahan singkong. Haris berharap UMKM seperti Kelompok Usaha Wanita JBL nantinya dapat mengakses Lotim Berkembang untuk peningkatan skala produksi.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang memberikan apresiasi terhadap produk UMKM yang dihasilkan JBL mengakui adanya tantangan yang masih harus dihadapi UMKM. Akan tetapi ia optimis UMKM dan produk asal daerah ini dapat bersaing dengan peroduk dari daerah lainnya. Apalagi saat ini NTB sangat terbuka, sehingga memungkinkan untuk pemasaran yang lebih luas. Disebutnya hal tersebut selaras dengan industrialiasi yang menjadi program Pemerintah Provinsi NTB, yaitu mengangkat produksi lokal ke level yang lebih tinggi.

Ia mengingatkan agar pelaku UMKM dapat menangkap peluang tersebut, tentunya dengan memastikan kualitas dan keamanan produk. Wagub menyebut sertifikasi halal dan izin BPOM diantara sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat bersaing di pasar saat ini.

Wagub juga menyinggung energi terbarukan dan penerapannya di provisni NTB serta target Pemerintah Provinsi untuk bebas emisi (zero emission) pada 2050 mendatang.

Peluncuran ini diisi pula dengan penandatanganan Nota kesepahaman dan nota kesepakatan  (MoU dan MoA) antara berbagai pihak, termasuk Kelompok Usaha Wanita JBL.